IHSG pada penutupan perdagangan hari Jumat 26 Februari 2021 mencatatkan penurunan sebesar -0,76% atau turun 47,85 poin ke level 6.241,8. Dari awal tahun IHSG mengalami kenaikan sebesar 4,39%. Dengan kapitalisasi pasar sebesar Rp 7.356 Triliun dengan rata-rata nilai transaksi harian Rp 18,115 Miliar. Mayoritas Indeks regional diakhir perdagangan di bulan Februari ditutup melemah, Dow Jones ditutup dilevel 30.932,37 -1,5%, Hangseng 28.980,21 -3,64%, S&P 3.811,15 -0,48%, dan Nikkei 28.966,01 -3,99%.

Harga minyak dunia mencatatkan kenaikan sebesar 18 persen sepanjang Februari 2021 seiring dengan berkurangnya pasokan global dan kebijakan OPEC+ yang akomodatif. Harga minyak West Texas Intermediate (WTI) untuk kontrak bulan April ditutup turun US$2,03 pada level US$61,50 per barel di New York Mercantile Exchange. Meski demikian, selama sepekan harga minyak masih tercatat menguat 3,8 persen. Kenaikan yang terjadi sepanjang Februari didukung oleh berkurangnya stok minyak global dan mulai kembalinya permintaan dari beberapa wilayah. Data dari Badan Administrasi Energi AS (Energy Information Administration/EIA) mencatat, jumlah produksi minyak mentah AS menurun untuk pertama kali selama empat tahun terakhir.

Rapat Dewan Gubernur Bank Indonesia pada 17-18 Februari 2021 memutuskan untuk menurunkan BI 7 Reverse Repo Rate sebesar 25 basis poin (bps) menjadi 3,5%, suku bunga Deposit Facility sebesar 2,75%, dan suku bunga Lending Facility sebesar 4,25. Tahun lalu, BI menurunkan suku bunga acuan sebanyak 125 bps. Penurunan ini menjadi yang pertama pada 2021.

Sepanjang akhir pekan Februari yield Treasury AS tenor 10 tahun sempat naik 17 basis poin ke 1,515% yang merupakan level tertinggi sejak awal Februari 2020 atau sebelum virus corona dinyatakan sebagai pandemi, dan sebelum bank sentral AS (Federal Reserve/The Fed) membabat habis suku bunganya menjadi 0,25%. Kenaikan pesat yield Treasury dalam waktu singkat ini diakibatkan pasar melihat perekonomian AS membaik dan inflasi kemungkinan akan naik. Ketika inflasi naik, investor obligasi tentunya melihat yield yang rendah akan merugikan, sehingga melepas kepemilikannya, alhasil yield menjadi naik. Kenaikan yield Treasury yang dilatarbelakangi prospek pertumbuhan ekonomi yang serta inflasi kemungkinan menanjak, juga berarti pelaku pasar mengantisipasi kemungkinan bank sentral AS (Federal Reserve/The Fed) akan mengurangi nilai program pembelian aset (quantitative easing/ QE) atau yang dikenal dengan istilah tapering. Tapering merupakan salah satu hal yang ditakutkan, sebab berkaca dari pengalaman sebelumnya memberikan dampak yang besar di pasar finansial termasuk Indonesia. Saat itu dikenal dengan istilah taper tantrum.

House of Representative (Dewan Perwakilan Rakyat/DPR) AS pada Sabtu minggu lalu sudah meloloskan Rancangan Undang-Undang kebijakan fiskal senilai US$ 1,9 triliun, dan kini diserahkan ke Senat AS. Berbeda dengan DPR AS yang dikuasai Partai Demokrat, Senat AS kini sama kuat. Partai Demokrat dan Partai Republik sama-sama memiliki 50 kursi. Sehingga rancangan undang-undang (RUU) tidak akan lolos dengan mulus. RUU tersebut diharapkan lolos sebelum 14 Maret, sebelum stimulus fiskal yang ada saat ini berakhir. Lolosnya RUU tersebut akan menjadi kabar bagus, sebab roda perekonomian di AS akan berputar lebih kencang. Tetapi di sisi lain, pemulihan ekonomi yang lebih cepat tentunya membuat ekspektasi inflasi akan semakin menanjak, dan yield Treasury berpotensi melesat naik lagi. Pasar keuangan global akan kembali dihantui tapering.

Pada 1 Februari lalu, IHS Markit melaporkan aktivitas manufaktur Indonesia yang dicerminkan oleh Purchasing Managers Index(PMI) periode Januari 2021 berada di 52,2. Naik dibandingkan bulan sebelumnya yang sebesar 51,3 sekaligus menjadi yang tertinggi dalam 6,5 tahun terakhir. PMI menggunakan angka 50.

IHSG pada penutupan perdagangan hari jumat 29 Januari 2021 mencatatkan penurunan sebesar 1,96% atau turun 117,04 poin ke level 5.862,35. Dari awal tahun IHSG mengalami penurunan sebesar -1,95%. Dengan kapitalisasi pasar sebesar Rp 6.829 Triliun dengan rata-rata nilai transaksi harian Rp 20,513 Miliar. Indeks regional diakhir perdagangan Januari ditutup melemah, Dow Jones ditutup dilevel 29.982,62 -2,03%, Hangseng 28.283,71 -0,94%, S&P 3.714,24 -1,93%, dan Nikkei 27.663,39 -1,89%.

Rapat Dewan Gubernur (RDG) Bank Indonesia pada 20-21 Januari 2021 memutuskan untuk mempertahankan BI 7-Day Reverse Repo Rate (BI7DRR) sebesar 3,75%, suku bunga Deposit Facility sebesar 3,00%, dan suku bunga Lending Facility sebesar 4,50%. Keputusan ini konsisten dengan prakiraan inflasi yang tetap rendah dan stabilitas eksternal yang terjaga, serta upaya untuk mendukung pemulihan ekonomi.

Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat pada Januari 2021 terjadi inflasi sebesar 0,26 persen dengan Indeks Harga Konsumen (IHK) sebesar 105,95. Dari 90 kota IHK, 75 kota mengalami inflasi dan 15 kota mengalami deflasi. Tingkat inflasi tahun kalender (Januari–Januari) 2021 sebesar 0,26 persen dan tingkat inflasi tahun ke tahun (Januari 2021 terhadap Januari 2020) sebesar 1,55 persen. Komponen inti pada Januari 2021 mengalami inflasi sebesar 0,14 persen. Tingkat inflasi komponen inti tahun kalender (Januari– Januari) 2021 sebesar 0,14 persen dan tingkat inflasi komponen inti tahun ke tahun (Januari 2021 terhadap Januari 2020) sebesar 1,56 persen.

Harga rata-rata minyak mentah Indonesia (Indonesian Crude Price/ ICP) pada Januari 2021 meningkat menjadi US$ 53,17 per barel, naik sebesar US$ 5,39 per barel dibandingkan Desember 2020 yang sebesar US$ 47,78 per barel. Kenaikan ini disebabkan pertemuan negara-negara pengekspor minyak (OPEC)+ yang menyepakati untuk melanjutkan pemotongan produksi sebesar 7,2 juta barel per hari hingga Maret 2021, serta komitmen Arab Saudi untuk menambah pemotongan produksi secara sukarela sebesar 1 juta barel pada Februari dan Maret 2021 sebagai bagian dari OPEC+ Supply Agreement. Selain itu, tingkat kepatuhan OPEC+ terhadap kesepakatan pemotongan produksi pada Januari 2021 mencapai rata-rata 85%, lebih tinggi dibandingkan kepatuhan pada Desember 2020 yang mencapai 75%.

Pemerintah tengah membuat aturan turunan dari Undang-undang (UU) nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja, berupa rancangan peraturan pemerintah (RPP) dan juga rancangan peraturan presiden (RPerpres). Secara rinci jumlah RPP yang disusun yakni 49 RPP dan 5 RPerpres. Dalam keterangan resmi yang disampaikan oleh Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian saat ini 2 PP sudah diundangkan. Yakni PP 73/2020 tentang Lembaga Pengelola Investasi dan PP 74/2020 tentang Modal Awal Lembaga Pengelola Investasi. Di tahap awal pembahasan bersama dengan Kemenkumham, Setneg, dan Setkab, serta 18 Kementerian Lembaga sepakat untuk menyusun 44 Peraturan Pelaksanaan UU Cipta Kerja (40 RPP dan 4 RPerpres), dan menyelesaikan 2 RPP yang terkait Lembaga Pengelola Investasi (LPI).

Pemerintah resmi menetapkan aturan tentang pengenaan pajak penjualan pulsa, voucher hingga token listrik. Aturan ini tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) nomor 6 tahun 2021 tentang perhitungan dan pemungutan PPN dan PPh terkait dengan penjualan pulsa, kartu perdana, token dan voucher. Dalam aturan ini dikatakan bahwa mulai 1 Februari 2021, akan dikenakan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sebesar 10% untuk setiap penjualan kartu perdana, pulsa dan voucher listrik yang dilakukan oleh distributor.