Ulasan Pasar per 30 Juni 2022

Pada Kamis 30 Juni 2022, IHSG ditutup turun 33,77 poin atau 0,44% ke posisi 6.911,58. Sepanjang paruh pertama 2022 IHSG telah naik 5% dari posisi awal tahunnya yaitu di 6.581. Mengutip data Bursa Efek Indonesia (BEI), IHSG naik 5,02 % sepanjang semester I 2022 ke posisi 6.911 pada 30 Juni 2022.

Pada Juni 2022 terjadi inflasi sebesar 0,61% dengan Indeks Harga Konsumen (IHK) sebesar 111,09. Inflasi Indonesia melesat pada periode Juni 2022. Tingkat inflasi tahun kalender (Januari–Juni) 2022 sebesar 3,19% dan tingkat inflasi tahun ke tahun (Juni 2022 terhadap Juni 2021) sebesar 4,35%. Badan Pusat Statistik (BPS) melaporkan, inflasi secara tahunan mencapai level tertinggi sejak Juni 2017 di 4,37%, inflasi pada Juni 2022 ini utamanya disebabkan oleh kenaikan harga cabai merah, cabai rawit, bawang merah dan telur ayam ras.

Rapat Dewan Gubernur (RDG) Bank Indonesia pada 22-23 Juni 2022 memutuskan untuk mempertahankan BI 7-Day Reverse Repo Rate (BI7DRR) sebesar 3,50%, suku bunga Deposit Facility  sebesar 2,75%, dan suku bunga Lending Facility  sebesar 4,25%. Keputusan ini sejalan dengan perlunya pengendalian inflasi dan menjaga stabilitas nilai tukar, serta tetap mendukung pertumbuhan ekonomi, di tengah naiknya tekanan eksternal terkait dengan meningkatnya risiko stagflasi di berbagai negara. Ke depan, ketidakpastian ekonomi global diprakirakan masih akan tinggi seiring dengan makin mengemukanya risiko perlambatan pertumbuhan ekonomi dan peningkatan inflasi global, termasuk sebagai akibat dari makin meluasnya kebijakan proteksionisme terutama pangan, yang ditempuh oleh berbagai negara.

Performa APBN 2021 merupakan yang terbaik selama 12 tahun terakhir. Hal ini tertuang dalam Rancangan Undang-undang (RUU) Pertanggungjawaban atas Pelaksanaan APBN (P2-APBN) 2021 yang diserahkan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati kepada DPR, dalam Rapat Paripurna DPR RI ke 24 masa persidangan kelima, Kamis 30 Juni 2022. Menkeu menjelaskan bahwa pelaksanaan APBN 2021 masih menantang dan harus bekerja sangat keras khususnya dalam menangani gelombang varian Delta yang muncul pada akhir Juni hingga Agustus 2021. Lantaran terjadi lonjakan kasus Covid-19 yang bersifat sangat ekstrem sehingga pemerintah harus menerapkan PPKM di sebagian besar wilayah. Pada awal tahun 2021, pemerintah memiliki optimisme yang sangat kuat untuk kinerja ekonomi di sepanjang tahun, seiring tren pemulihan ekonomi yang berlanjut sejak kuartal III 2020 dan dimulainya vaksinasi yang diharapkan dapat mengendalikan penyebaran Covid-19. Sehingga pemerintah menggelontorkan anggaran PC PEN hingga Rp 744,9 triliun atau naik 7,1% dari anggaran 2020 sebesar Rp 695,2 triliun. Berbagai kebijakan tersebut pada akhirnya berhasil memulihkan ekonomi 2021 menjadi sebesar 3,69%. Menkeu menyebut banyak negara PDB-nya belum pulih seperti sebelum pada pra pandemi level seperti Perancis hanya mencapai 98,4%, Jerman PDB-nya 97,5% dari level prapandemi, kemudian Inggris 96,4%, Malaysia sebesar 96,4%, dan Filipina 95,5%.

Lembaga pemeringkat utang Fitch Ratings mempertahankan peringkat (rating) kredit Indonesia pada posisi BBB outlook stable di tengah eskalasi tekanan global. Dalam laporannya yang dikutip pada Kamis 30 Juni 2022, outlook yang diberikan Fitch ditopang oleh prospek pertumbuhan ekonomi jangka menengah yang optimal dan rasio utang terhadap PDB yang lebih rendah dibandingkan dengan negara-negara dengan rating yang sama. Fitch memperkirakan pertumbuhan ekonomi Indonesia akan mencapai 5,6 % pada 2022 dan 5,8 % pada 2023, didorong oleh aktivitas ekonomi di sektor jasa yang mulai pulih setelah sempat terdampak pandemi Covid-19. Pemulihan juga didukung oleh kuatnya net export yang didorong oleh kenaikan harga komoditas. Hingga Mei 2022, ekspor Indonesia selama 12 bulan terakhir mengalami peningkatan sebesar 43 % dibandingkan periode sebelumnya. Lebih lanjut, beban subsidi Indonesia diprediksi mengalami peningkatan dan diperkirakan mencapai 2,4 % terhadap PDB. Peningkatan beban subsidi merupakan implikasi dari upaya Pemerintah dalam melindungi daya beli rumah tangga di tengah kenaikan harga komoditas. Fitch memperkirakan defisit fiskal mencapai 4,3 % PDB pada tahun 2022, lebih rendah dari 4,6 % di tahun 2021. Indonesia akan kembali mencapai target defisit di bawah 3 % PDB pada tahun 2023 meski dibayangi peningkatan tekanan fiskal akibat kenaikan belanja subsidi serta risiko pertumbuhan ekonomi yang lebih lambat dari yang diperkirakan.

Pemerintah China sedang mengalami kekurangan uang dengan pandemi Covid-19. Turunnya pendapatan pemerintah terjadi saat pengeluaran terus meningkat untuk membayar stimulus ekonomi dan menahan wabah virus. Salah satu opsi yang dapat diambil oleh Beijing adalah dengan menjual obligasi spesial negara (special sovereign bonds), alat pembiayaan yang jarang digunakan dan terakhir kali diluncurkan pada tahun 2020 untuk membantu mengangkat ekonomi tanpa menggelembungkan defisit anggaran. Sebelum itu, obligasi ini sempat dijual selama krisis keuangan Asia pada 1990-an dan untuk membantu memulai dana kekayaan negara (sovereign wealth fund) China pada 2007. Sebagai sumber tambahan, obligasi spesial dapat menjadi opsi, mengingat pembiayaan jenis ini beberapa digunakan untuk tujuan yang relatif sejenis pada tahun 2020. Wang Yiming, penasihat komite kebijakan moneter bank sentral China (PBoC), menyoroti obligasi spesial tersebut sebagai salah satu opsi. Kemungkinan besar, obligasi tersebut dapat digunakan untuk menjembatani kesenjangan fiskal dan membiayai langkah-langkah stimulus yang diumumkan pemerintah pada bulan Mei, menurut analis Australia & New Zealand (ANZ) Banking Group Betty Wang dan Xing Zhaopeng.